BPJS Bukan Haram, Tapi Tidak Sesuai Syariah

bpjs-tidak-haram
Fatwa MUI terkait BPJS Kesehatan ramai diperbincangkan. Berita yang beredar, bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengharamkan BPJS. Namun, menurut MUI tak ada fatwa haram yang dikeluarkan.

Menurut Anggota Dewan Syariah Nasional MUI, Prof Jaih Mubarok, Kamis (30/7/2015), menjelaskan bahwa bukan fatwa haram yang dikeluarkan oleh MUI namun BPJS yang sekarang berjalan tidak sesuai syariah. Ini merupakan hasil Ijtima atau kesepakatan ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-5 yang diselenggarakan di Tegal bulan lalu.

Berikut ini poin penting yang mendasari Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa kenapa BPJS akhirnya dinyatakan tidak sesuai syariah.

1. Tidak mencerminkan konsep ideal jaminan sosial yang ada dalam Islam, karena dalam sistem akad (hukum) salah satu pihak dirugikan dalam BPJS, yakni pihak peserta.

2. Adanya sistem bunga atau riba yaitu apabila peserta menunggak iuran akan dikenakan bunga sebesar 2 persen.

3. Bagi anggota BPJS yang karyawan perusahan bila terlambat membayar iuran lebih dari 3 bulan akan diputus, sedangkan bagi peserta BPJS non karyawan atau mandiri bila terlambat lebih dari 6 bulan, kepesertaan BPJS akan diputus. Tentunya ini jelas merugikan karena uang yang sudah masuk ke BPJS akan hangus.

4. BPJS dinilai mengandung unsur gharar serta maisir. Gharar berarti ketidakjelasan kualitas dan kuantitas suatu produk sehingga bisa mengandung unsur penipuan. Maisir secara besar menguntungkan pihak tertentu tanpa harus kerja keras.

Dengan hasil ijtima ini, MUI hanya melaksanakan kewajiban memberi pandangan hidup bagi umat muslim. MUI memberi masukan kepada lembaga BPJS terkait hasil ijtima ini, seperti halnya bank konvensional atau asuransi konvensional yang kemudian lahir bank dan asuransi syariah.
Tag : Info BPJS, News
0 Komentar untuk "BPJS Bukan Haram, Tapi Tidak Sesuai Syariah"

Back To Top