KPK Temukan 5 Celah Potensi Korupsi dalam Program BPJS

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah melakukan kajian terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Dari hasil kajian oleh Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK, ditemukan lima titik rawan korupsi di BPJS.


Hasil kajian itu diungkapkan Kepala BPJS Fahmi Idris setelah mendengarkan paparan di kantor KPK. Dalam pemaparan hasil kajian ini, hadir pula perwakilan dari Otoritas Jasa Keuangan dan Wakil Menteri Kesehatan Ali Ghufron Mukti.

"Jadi ada lima titik yang menjadi potensi korupsi di lembaga baru ini. Titik-titik itu adalah investasi dan divestasi dana badan itu sendiri. Titik kedua potensi korupsi di investasi dana jaminan sosial, titik ketiga potensi korupsi dalam pengadaan aset, keempat potensi korupsi penggunaan operasional dan kelima pada saat pembayaran jaminan keshatan," kata Fahmi, Selasa (11/2).

Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja menambahkan adanya potensi adanya rangkap jabatan dan tumpang tindih dalam hal pengawasan. Kata Adnan, harus jelas siapa-siapa saja yang akan mengawasi BPJS, apakah Dewan Jaminan Sosial Nasional, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Adnan berharap KPK bisa mengawal terbangunnya tata kelola yang baik di BPJS. Karena, kata Adnan, BPJS mengelola dana yang sangat besar, Rp40 triliun. Uang sebanyak itu harus dipastikan dinikmati oleh masyarakat yang memang membutuhkan dan bukan pihak lain yang tidak berkepentingan.

Adnan kemudian membandingkan jika di negara yang maju seperti Amerika pun masih terjadi potensi penyimpangan sebesar 10 persen dari dana yang dikelola atau sekitar US$4,2 miliar.

"Karena itu KPK berkepentingan untuk mengawasi sehingga lembaga baru ini bisa melayani masyarakat lebih optimal," tutup Adnan.(beritasatu)
Tag : Info BPJS, News
0 Komentar untuk "KPK Temukan 5 Celah Potensi Korupsi dalam Program BPJS"

Back To Top